Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat menyajikan data melalui Website yang diperlukan oleh masyarakat tenaga kerja. Melalui website ini, masyarakat dapat memperoleh informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sumatera Barat secara cepat dan up to date.
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et.

Produk Hukum

Undang-Undang
  1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
  3. Undang-Undang N0. 80 Tahun 1957 : Tentang Mengenai Pengupahan Bagi Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya
  4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing.
  5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.
  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
  7. Undang-undang nomor : 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
  8. Undang-Undang nomor : 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  9. Undang-undang nomor : 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
  10. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
  11. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan Serikat Buruh
  12. Undang-undang nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  13. Undang-Undang No.21 Tahun 2003 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan
  14. Undang-undang nomor : 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  15. Undang-undang nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
  16. Undang-undang nomor : 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
  17. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
  18. Undang-undang nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  19. Undang-undang No.29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997.

Berita

TUGAS DAN FUNGSI PENGANTAR KERJA

19 April 2017
TUGAS DAN FUNGSI PENGANTAR KERJA

          Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di daerah memiliki nomenklatur atau penamaan yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh kebijakan masing-masing daerah dalam menggabungkan beberapa tugas dan fungsi...

Menteri Ketenagakerjaan Larang Perusahaan Pengguna TKA Gunakan TKA Ilegal

01 April 2017
Menteri Ketenagakerjaan Larang Perusahaan Pengguna TKA Gunakan TKA Ilegal

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dakhiri melarang perusahaan-perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) menggunakan TKA ilegal, menyusul banyaknya temuan TKA Tiongkok ilegal. Kepada perusahaan-perusahaan pengguna TKA juga diingatkan harus mematuhi...

PERESMIAN PELATIHAN PEMAGANGAN DALAM NEGERI PROV. SUMATERA BARAT TAHUN 2017

27 Maret 2017
PERESMIAN PELATIHAN PEMAGANGAN DALAM NEGERI PROV. SUMATERA BARAT TAHUN 2017

            Globalisasi telah melahirkan berbagai bentuk kerjasama antar negara pada bidang ekonomi ataupun bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terjadi peningkatan mobilitas manusia, barang dan...

BIMBINGAN TEKNIS BURSA KERJA KHUSUS (BKK)

24 Maret 2017
BIMBINGAN TEKNIS BURSA KERJA KHUSUS (BKK)

Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disebut BKK adalah bursa kerja disatuan pendidikan Menengah, di satuan pendidikan tinggi dan di lembaga pelatihan kerja yang melakukan kegiatan memberikan informasi pasar kerja. Dinas...

PRA SELEKSI PEMAGANGAN KE JEPANG

21 Maret 2017
PRA SELEKSI PEMAGANGAN KE JEPANG

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bapak Nasrizal membuka kegiatan pra seleksi program penerimaan peserta magang ke Jepang, pada Sabtu (18 Maret 2017). Kegiatan pembukaan dihadiri oleh pihak LPK Wilayah...

Pembukaan Pelatihan Menjahit Uninstistusional UPTD BLK Payakumbuh Triwulan I

09 Maret 2017
Pembukaan Pelatihan Menjahit Uninstistusional UPTD BLK Payakumbuh Triwulan I

Dalam pelaksanaan pelatihan untuk calon tenaga kerja di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2017 melaksanakannya melalui 2 (dua) jenis pelatihan...

Pembukaan Pelatihan Kewirausahaan Mandiri Triwulan I Tahun 2017

08 Maret 2017
Pembukaan Pelatihan Kewirausahaan Mandiri Triwulan I Tahun 2017

Padang, 08 Maret 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui UPTD Balai Peningkatan Produktivitas Daerah Sumatera Barat, pada periode Triwulan I T. A 2017 menyelenggarakan Pelatihan Kewirausahaan...

Pelatihan Pra Pemberangkatan I Peserta Magang ke Jepang

27 Februari 2017
Pelatihan Pra Pemberangkatan I Peserta Magang ke Jepang

Pembukaan Pelatihan Pra Pemberangkatan Tahap I Program Pemagangan ke Jepang angkatan 29-03/ke 288 dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Februari 2017 di Aula Disnakertrans Prov. Sumatera Barat, Jl. Ujung Gurun No. 7...

Gubernur Dan Wakil Gubernur

Berita Terpopuler

Menaker: Perkuat Peranan Pengawas Ketenagakerjaan Daerah

Menaker: Perkuat Peranan Pengawas Ketenagakerjaan Daerah

  Padang--Pemerintah terus memperkuat peranan pengawas ketenagakerjaan sebagai salah satu urusan pemerintahan, yang diatur secara khusus dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam aturan tersebut, pemerintah pusat diberikan kewenangan...

KEBERADAAN BLK STRATEGIS MENDORONG KEWIRAUSAHAAN DAN PENGENTASAN PENGANGGURAN

KEBERADAAN BLK STRATEGIS MENDORONG KEWIRAUSAHAAN DAN PENGENTASAN PENGANGGURAN

PADANG - Keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) sangat strategis dalam mendorong percepatan pengurangan angka pengangguran, pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi kerakyatan. BLK bisa menjadi wadah bagi upaya peningkatan kualitas Sumber...

Pembukaan Pelatihan Kewirausahaan Mandiri Triwulan I Tahun 2017

Pembukaan Pelatihan Kewirausahaan Mandiri Triwulan I Tahun 2017

Padang, 08 Maret 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui UPTD Balai Peningkatan Produktivitas Daerah Sumatera Barat, pada periode Triwulan I T. A 2017 menyelenggarakan Pelatihan Kewirausahaan...

Menaker : Pembangunan SDM Nasional Melalui Pelatihan Berbasis kompetensi

Menaker : Pembangunan SDM Nasional Melalui Pelatihan Berbasis kompetensi

Jumlah penduduk Indonesia yang besar akan menjadi nilai tambah dan kekuatan jika dikelola menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif. Salah satunya adalah dengan cara melakukan pelatihan kerja. Masyarakat yang...

MAINSTREAMING ISU KETENAGAKERJAAN KUNCI KEBERHASILAN EKONOMI INDONESIA

MAINSTREAMING ISU KETENAGAKERJAAN KUNCI KEBERHASILAN EKONOMI INDONESIA

Di tengah melambatnya ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru merangkak naik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2016 mencapai angka 5,02 persen atau naik dari angka...

Link Terkait

  

 


 

 

 

 

 

 

 

Berita Terdahulu