Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat menyajikan data melalui Website yang diperlukan oleh masyarakat tenaga kerja. Melalui website ini, masyarakat dapat memperoleh informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sumatera Barat secara cepat dan up to date.
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et.

Produk Hukum

Undang-Undang
  1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
  3. Undang-Undang N0. 80 Tahun 1957 : Tentang Mengenai Pengupahan Bagi Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya
  4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing.
  5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.
  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
  7. Undang-undang nomor : 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
  8. Undang-Undang nomor : 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  9. Undang-undang nomor : 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
  10. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
  11. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan Serikat Buruh
  12. Undang-undang nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  13. Undang-Undang No.21 Tahun 2003 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan
  14. Undang-undang nomor : 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  15. Undang-undang nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
  16. Undang-undang nomor : 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
  17. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
  18. Undang-undang nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  19. Undang-undang No.29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997.

Berita

Menaker: Perkuat Peranan Pengawas Ketenagakerjaan Daerah

03 Desember 2016
Menaker: Perkuat Peranan Pengawas Ketenagakerjaan Daerah

  Padang--Pemerintah terus memperkuat peranan pengawas ketenagakerjaan sebagai salah satu urusan pemerintahan, yang diatur secara khusus dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam aturan tersebut, pemerintah pusat diberikan kewenangan...

Pembukaan Pelatihan Menjahit di Kenagarian Koto Rantang dan Pasie Laweh, Kabupaten Pasaman Tahun November 2016

18 November 2016
Pembukaan Pelatihan Menjahit di Kenagarian Koto Rantang dan Pasie Laweh, Kabupaten Pasaman Tahun November 2016

Kepala Disnakertrans Sumbar Bpk. Nazrizal, S.Sos, M.Si didampingi oleh Kepala UPTD BLK Payakumbuh Bpk. Daswing, S.Pd membuka secara resmi Pelatihan Kompetensi Jurusan Menjahit di Kenagarian Koto Rantang dan Pasie Laweh,...

Bimtek Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Sumbar

05 November 2016
Bimtek Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Sumbar

Setiap lembaga seperti Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK-UPTP), Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLK-UPTD), Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN),...

Pisah Sambut Kepala Dinas

13 September 2016
Pisah Sambut Kepala Dinas

Sesuai dengan berakhirnya masa dinas Bapak H, Syofyan, SH yang bertepatan pada tanggal 01 September 2016, maka telah dilantik pula Bapak Nazrizal, S.Sos, M.Si sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan...

Penutupan Pelatihan Uninstitusional BLK Padang Panjang dan Payakumbuh

10 September 2016
Penutupan Pelatihan Uninstitusional BLK Padang Panjang dan Payakumbuh

Penyelenggaraan Pelatihan Unsinstitusional yang diselenggarakan oleh UPTD BLK Padang Panjang dan UPTD BLK Payakumbuh untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2016 berlokasi di 2 lokasi yakni : 1. Kenagarian Ujung Gading,...

Peresmian Mes Pelatihan BLK Payakumbuh dan Panjang Pandang

10 September 2016
Peresmian Mes Pelatihan BLK Payakumbuh dan Panjang Pandang

Gubernur Sumatera Barat, Bapak Irwan Prayitno dengan didampingi Bapak Syofyan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provisi Sumatera Barat dengan disaksikan oleh Bapak Rizanto Algamar Ketua Komisi II DPRD Provinsi...

Job Fair 2015

16 September 2015
Job Fair 2015

Plh. Gubernur Sumatera Barat yang dalam hal ini dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Bapak H. Ali Asmar pada hari Rabu 16 September 2015 dengan secara resmi membuka JOB...

Pembukaan Pelatihan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna di Payakumbuh 2015

05 Agustus 2015
Pembukaan Pelatihan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna di Payakumbuh 2015

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam usahanya mengentaskan kemiskinan masyarakat yang merupakan Prioritas Pembangunan Sumatera Barat telah banyak melancarkan program-program pro rakyat diantaranya melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera...

Gubernur Dan Wakil Gubernur

Berita Terpopuler

Menaker: Perkuat Peranan Pengawas Ketenagakerjaan Daerah

Menaker: Perkuat Peranan Pengawas Ketenagakerjaan Daerah

  Padang--Pemerintah terus memperkuat peranan pengawas ketenagakerjaan sebagai salah satu urusan pemerintahan, yang diatur secara khusus dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam aturan tersebut, pemerintah pusat diberikan kewenangan...

Link Terkait