Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat menyajikan data melalui Website yang diperlukan oleh masyarakat tenaga kerja. Melalui website ini, masyarakat dapat memperoleh informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sumatera Barat secara cepat dan up to date.
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et.

Produk Hukum

Undang-Undang
  1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
  3. Undang-Undang N0. 80 Tahun 1957 : Tentang Mengenai Pengupahan Bagi Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya
  4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing.
  5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.
  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
  7. Undang-undang nomor : 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
  8. Undang-Undang nomor : 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  9. Undang-undang nomor : 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
  10. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
  11. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan Serikat Buruh
  12. Undang-undang nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  13. Undang-Undang No.21 Tahun 2003 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan
  14. Undang-undang nomor : 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  15. Undang-undang nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
  16. Undang-undang nomor : 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
  17. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
  18. Undang-undang nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  19. Undang-undang No.29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997.

Berita

KEMENAKER LUNCURKAN KAMPANYE INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK

16 Juni 2017
KEMENAKER LUNCURKAN KAMPANYE INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK

Kementerian Ketenakerjaan meluncurkan Kampanye Indonesia Bebas Pekerja Anak (KIBPA) untuk memperingati Bulan Menentang Pekerja Anak Nasional setiap bulan Juni dan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak pada 12 Juni. "Masalah pekerja...

RAPAT POKJA KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) LUNANG SILAUT 2017

12 Juni 2017
RAPAT POKJA KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) LUNANG SILAUT 2017

(Sambutan Wagub Nasrul Abid Pada acara Rapat Pokja KTM Lunang Silaut 2017) Rapat Pokja Kota Terpadu Mandiri (KTM) 2017 di laksanakan di Ruang rapat Wakil Gubernur Sumatera Barat Jl. Jend....

2017, KEMENDES PDTT TARGETKAN 28 RIBU PERSIL LAHAN TRANSMIGRASI BERSERTIFIKAT

12 Juni 2017
2017, KEMENDES PDTT TARGETKAN 28 RIBU PERSIL LAHAN TRANSMIGRASI BERSERTIFIKAT

Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menargetkan sebanyak 28 ribu persil atau bidang tanah di lahan transmigrasi akan tersertifikasi hingga akhir tahun 2017.   Hal...

KOORDINASI PENEMPATAN CALON TRANS PENSIUNAN ABRI

12 Juni 2017
KOORDINASI PENEMPATAN CALON TRANS PENSIUNAN ABRI

Koordinasi Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat (Brigjen TNI Erry Herman,M.P.A) ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tanggal 8 Mei 2017. Koordinasi ini dimaksudkan dalam rangka mendapatkan informasi...

MENTERI DESA INGIN ADAPTASI PROGRAM TRANSMIGRASI DARI MALAYSIA

09 Juni 2017
MENTERI DESA INGIN ADAPTASI PROGRAM TRANSMIGRASI DARI MALAYSIA

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo melakukan pertemuan dengan Lembaga Pembangunan Tanah Federal atau Federal Land Development Authority (FELDA) Malaysia, pada 2 Juni 2017....

MENINGKATKAN PERLINDUNGAN TKI MELALUI DESA MIGRAN PRODUKTIF

08 Juni 2017
MENINGKATKAN PERLINDUNGAN TKI MELALUI DESA MIGRAN PRODUKTIF

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan membentuk dan memfasilitasi 400 desa yang dipilih sebagai Desa Migran Produktif (Desmigratif) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Desmigratif merupakan terobosan Kemnaker dalam memberdayakan,...

THR BAGI PEKERJA WAJIB DIBERIKAN H-7 HARI RAYA KEAGAMAAN

07 Juni 2017
THR BAGI PEKERJA WAJIB DIBERIKAN H-7 HARI RAYA KEAGAMAAN

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh sudah merupakan tradisi sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan...

SELEKSI TENAGA PENDAMPING WIRAUSAHA MUDA

06 Juni 2017
SELEKSI TENAGA PENDAMPING WIRAUSAHA MUDA

  Hari ini bertempat di Hotel Grand Inna Muara, Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan RI bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mengadakan Seleksi Calon Tenaga Pendamping...

Gubernur Dan Wakil Gubernur

Berita Terpopuler

Menaker: Perkuat Peranan Pengawas Ketenagakerjaan Daerah

Menaker: Perkuat Peranan Pengawas Ketenagakerjaan Daerah

  Padang--Pemerintah terus memperkuat peranan pengawas ketenagakerjaan sebagai salah satu urusan pemerintahan, yang diatur secara khusus dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam aturan tersebut, pemerintah pusat diberikan kewenangan...

Pembukaan Pelatihan Kewirausahaan Mandiri Triwulan I Tahun 2017

Pembukaan Pelatihan Kewirausahaan Mandiri Triwulan I Tahun 2017

Padang, 08 Maret 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui UPTD Balai Peningkatan Produktivitas Daerah Sumatera Barat, pada periode Triwulan I T. A 2017 menyelenggarakan Pelatihan Kewirausahaan...

Pembukaan Pelatihan Menjahit Uninstistusional UPTD BLK Payakumbuh Triwulan I

Pembukaan Pelatihan Menjahit Uninstistusional UPTD BLK Payakumbuh Triwulan I

Dalam pelaksanaan pelatihan untuk calon tenaga kerja di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2017 melaksanakannya melalui 2 (dua) jenis pelatihan...

KEBERADAAN BLK STRATEGIS MENDORONG KEWIRAUSAHAAN DAN PENGENTASAN PENGANGGURAN

KEBERADAAN BLK STRATEGIS MENDORONG KEWIRAUSAHAAN DAN PENGENTASAN PENGANGGURAN

PADANG - Keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) sangat strategis dalam mendorong percepatan pengurangan angka pengangguran, pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi kerakyatan. BLK bisa menjadi wadah bagi upaya peningkatan kualitas Sumber...

Menaker : Pembangunan SDM Nasional Melalui Pelatihan Berbasis kompetensi

Menaker : Pembangunan SDM Nasional Melalui Pelatihan Berbasis kompetensi

Jumlah penduduk Indonesia yang besar akan menjadi nilai tambah dan kekuatan jika dikelola menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif. Salah satunya adalah dengan cara melakukan pelatihan kerja. Masyarakat yang...

Link Terkait

  

 


 

 

 

 

 

 

 

Berita Terdahulu