header

 

 

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat menyajikan data melalui Website yang diperlukan oleh masyarakat tenaga kerja. Melalui website ini, masyarakat dapat memperoleh informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sumatera Barat secara cepat dan up to date.
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et.

Produk Hukum

Undang-Undang
  1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
  3. Undang-Undang N0. 80 Tahun 1957 : Tentang Mengenai Pengupahan Bagi Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya
  4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing.
  5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.
  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
  7. Undang-undang nomor : 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
  8. Undang-Undang nomor : 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  9. Undang-undang nomor : 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
  10. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
  11. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan Serikat Buruh
  12. Undang-undang nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  13. Undang-Undang No.21 Tahun 2003 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan
  14. Undang-undang nomor : 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  15. Undang-undang nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
  16. Undang-undang nomor : 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
  17. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
  18. Undang-undang nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  19. Undang-undang No.29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997.

Berita

PAMERAN BURSA KERJA (JOB FAIR) 2017

21 Agustus 2017
PAMERAN BURSA KERJA (JOB FAIR) 2017

Catat dan Ingat tanggalnya.. JANGAN SAMPAI TERLEWATKAN

KEMNAKER INTEGRASIKAN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN PUSAT DAN DAERAH

16 Agustus 2017
KEMNAKER INTEGRASIKAN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN PUSAT DAN DAERAH

Jakarta, InfoPublik - Dalam rangka menyatukan persepsi penyebarluasan informasi ketenagakerjaan secara nasional, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Workshop Jejaring Informasi Ketenagakerjaan bertajuk "Integrasi Informasi Ketenagakerjaan Pusat dan Daerah Melalui Media Sosial"....

INTEGRASI SISTEM INFORMASI AKAN BANTU PEMERINTAH TINGKATKAN LAYANAN MASYARAKAT

16 Agustus 2017
INTEGRASI SISTEM INFORMASI AKAN BANTU PEMERINTAH TINGKATKAN LAYANAN MASYARAKAT

  Jakarta, InfoPublik - Pembangunan ketenagakerjaan sangat membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat. Untuk itu, diperlukan sistem informasi yang integral. Agar informasi ketenagakerjaan dapat diterima masyarakat secara akurat, akuntabel,...

KURANGI PENGANGGURAN, PEMERINTAH SEIMBANGKAN SUPPLY AND DEMAND PASAR KERJA

15 Agustus 2017
KURANGI PENGANGGURAN, PEMERINTAH SEIMBANGKAN SUPPLY AND DEMAND PASAR KERJA

Jakarta--Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri mengatakan perlu dijaga keseimbangan antara supply and demand (penawaran dan permintaan) sumberdaya manusia demi bertambahnya pertumbuhan ekonomi. Keseimbangan tersebut menjadi concern agar pertumbuhan industri dan...

MENAKER AJAK PENYANDANG DISABILITAS TETAP OPTIMIS MENCARI PEKERJAAN DI BERBAGAI BIDANG

15 Agustus 2017
MENAKER AJAK PENYANDANG DISABILITAS TETAP OPTIMIS MENCARI PEKERJAAN DI BERBAGAI BIDANG

Bandung -- Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker) M. Hanif Dhakiri mengajak rekan-rekan penyandang disabilitas untuk tetap optimis dalam menjalani hidup dengan terus berkarya dan bekerja di berbagai bidang.   Pemerintah terus...

DATA TENAGA KERJA ASING (TKA) YANG ADA DI SUMATERA BARAT TAHUN 2017

04 Agustus 2017
DATA TENAGA KERJA ASING (TKA) YANG ADA DI SUMATERA BARAT TAHUN 2017

BERIKUT ADALAH REKAPITULASI REKOMENDASI PERPANJANGAN IMTA YANG DIAJUKAN KE DPM DAN PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT BULAN :  JANUARI  S/D  JULI  2017 SILAHKAN DIKLIK DATA TENAGA KERJA ASING (TKA) DI SUMATERA...

PENETAPAN PERINGKAT I, II, DAN III KOMPETISI KETERAMPILAN INSTRUKTUR NASIONAL -VI TAHUN 2017 REGIONAL V SUMATERA BARAT

01 Agustus 2017
PENETAPAN PERINGKAT I, II, DAN III KOMPETISI KETERAMPILAN INSTRUKTUR NASIONAL -VI TAHUN 2017 REGIONAL V SUMATERA BARAT

Berdasarkan Hasil Sidang Dewan Juri KKIN VI Tahun 2017 Regional V Sumatera Barat, pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2017, Telah Memutuskan dan menetapkan : PERINGKAT : 1, 2, DAN...

KEGIATAN PELATIHAN SOFT SKILLS BAGI INSTRUKTUR

27 Juli 2017
KEGIATAN PELATIHAN SOFT SKILLS BAGI INSTRUKTUR

Metode yang digunakan untk pelatihan kali ini beragam, ada yang melalui ceramah, diskusi, workshop, dan permainan. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan sikap mental Instruktur dalam rangka menyiapkan tenaga instruktur yang handal...

Gubernur Dan Wakil Gubernur

Berita Terpopuler

Menaker: Perkuat Peranan Pengawas Ketenagakerjaan Daerah

Menaker: Perkuat Peranan Pengawas Ketenagakerjaan Daerah

  Padang--Pemerintah terus memperkuat peranan pengawas ketenagakerjaan sebagai salah satu urusan pemerintahan, yang diatur secara khusus dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam aturan tersebut, pemerintah pusat diberikan kewenangan...

Pembukaan Pelatihan Kewirausahaan Mandiri Triwulan I Tahun 2017

Pembukaan Pelatihan Kewirausahaan Mandiri Triwulan I Tahun 2017

Padang, 08 Maret 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui UPTD Balai Peningkatan Produktivitas Daerah Sumatera Barat, pada periode Triwulan I T. A 2017 menyelenggarakan Pelatihan Kewirausahaan...

Pembukaan Pelatihan Menjahit Uninstistusional UPTD BLK Payakumbuh Triwulan I

Pembukaan Pelatihan Menjahit Uninstistusional UPTD BLK Payakumbuh Triwulan I

Dalam pelaksanaan pelatihan untuk calon tenaga kerja di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2017 melaksanakannya melalui 2 (dua) jenis pelatihan...

KEBERADAAN BLK STRATEGIS MENDORONG KEWIRAUSAHAAN DAN PENGENTASAN PENGANGGURAN

KEBERADAAN BLK STRATEGIS MENDORONG KEWIRAUSAHAAN DAN PENGENTASAN PENGANGGURAN

PADANG - Keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) sangat strategis dalam mendorong percepatan pengurangan angka pengangguran, pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi kerakyatan. BLK bisa menjadi wadah bagi upaya peningkatan kualitas Sumber...

Menaker : Pembangunan SDM Nasional Melalui Pelatihan Berbasis kompetensi

Menaker : Pembangunan SDM Nasional Melalui Pelatihan Berbasis kompetensi

Jumlah penduduk Indonesia yang besar akan menjadi nilai tambah dan kekuatan jika dikelola menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif. Salah satunya adalah dengan cara melakukan pelatihan kerja. Masyarakat yang...

Link Terkait

  

 


 

 

 

 

 

 

 

Berita Terdahulu