Kategori

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia melalui pelatihan dan pendidikan vokasi. Promosi tenaga kerja terampil pun dilakukan melalui berbagai forum internasional dan kemitraan global. Hal ini guna mendukung tahap kedua prioritas pembangunan Nasional yaitu pembangunan SDM. 

Dalam pertemuan Komisi Bersama Ekonomi dan Perdagangan ke-7 Indonesia-Swiss (the Seventh Meeting of Indonesia-Switzerland Joint Economic and Trade Commission (JETC VII) di Grand Hyatt Hotel Jakarta, Duta Besar Indonesia untuk Swiss Muliaman Darmansyah Hadad mengharapkan Pemerintah Swiss dapat mendukung program Pelatihan vokasi di BLK-BLK di bawah Pembinaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Senada dengan Muliaman, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menyambut baik kerja sama yang telah dan akan terjalin dengan pemerintah Swiss. Saat ini terdapat 21 BLK milik Kemnaker dan 284 BLK di bawah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

"BLK Kemnaker siap mendukung pelaku bisnis dan investor di Indonesia melalui pelatihan vokasi guna mencetak lulusan-lulusan BLK agar siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini," kata Putri.

Pada tanggal 18 Juni 2019, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri dan Federal Councillor, Departmen Federal Urusan Ekonomi, Pendidikan dan Penelitian Konfederasi Swiss Guy Parmelin menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Departemen Federal Bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Penelitian Konfederasi Swiss dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI tentang kerja sama ketenagakerjaan.

"MoU yang telah disepakati tersebut bertujuan untuk memperdalam pemahaman sistem ketenagakerjaan kedua negara, mempromosikan pekerjaan layak, dan berkontribusi pada kemajuan ekonomi masing-masing negara," kata Putri.

Putri menjelaskan kerja sama ini mencakup 3 bidang. Pertama, kebijakan pasar kerja. pengembangan keterampilan dan skills recognition sebagai respon terhadap digitalisasi dan industry 4.0.

Kedua, capacity building di bidang penelitian ketenagakerjaan terkait future of work. 

Ketiga, sharing best practices terkait penerapan sosial dialog sebagai respon terhadap digitalisasi dan industry 4.0.

"Diharapkan MOU ini dapat mempercepat proses pengakuan kompetensi SDM Indonesia di pasar kerja Eropa," kata Putri. Biro Humas Kemnaker