Kategori

Bimtek Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Sumbar
05 November 2016 14:26:01 WIB 1,398 BERITA yayat

Setiap lembaga seperti Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK-UPTP), Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLK-UPTD), Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), serta lembaga pelatihan lainnya baik yang berada di lingkungan instansi teknis pemerintahan maupun swasta boleh menyatakan diri mereka kredibel, namun tentu pernyataan itu perlu diuji, perlu dibuktikan. Maka untuk mengetahui tingkat kredibilitas mereka dalam penyelenggaraan pelatihan kerja perlu diselenggarakan kegiatan akreditasi.

Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK) ditingkat pusat dan untuk membantu terlaksananya akreditasi ditingkat Provinsi LA-LPK membentu Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK). Pada dasarnya kegiatan akreditasi bersifat sukarela. Namun demikian, untuk pelatihan pada bidang dan jenis profesi tertentu, sesuai dengan peraturan tersendiri, akreditasi LPK tersebut bersifat wajib. Seperti misalnya pelatihan di bidang konstruksi (UU. No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi), ataupun pelatihan untuk penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri (UU. No. 39 Tahun 2003 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri). Tata cara akreditasi LPK mengacu pada Pedoman Akreditasi LPK yang ditetapkan oleh LA-LPK.

Akreditasi adalah proses pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga pelatihan kerja telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja berbasis kualifikasi KKNI dan/atau SKKNI dan/atau Standar Internasional dan/atau Standar Khusus. Sedangkan LA-LPK atau Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja adalah lembaga independen yang dibentuk dengan Keputusan Menteri yang mempunyai otoritas memberi status akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

Akreditasi LPK oleh LA-LPK terdiri dari 8 (delapan) standar dimana LPK harus memenuhinya agar dapat menawarkan pelatihan sesuai kualifikasi KKNI yang dijabarkan dalam SKKNI yang disetujui secara nasional serta menghasilkan lulusan yang memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Saat ini LA-LPK telah mengembangkan instrumen akreditasi yang mencakup delapan standar di atas sebagai penyempurnaan dari instrumen akreditasi sebelumnya. Instrumen akreditasi LPK yang diperbarui ini mempertimbangkan tuntutan standar kualifikasi nasional, kebutuhan standar kompetensi dunia industri, serta kesetaraan dengan standar akreditasi lembaga pelatihan dan pendidikan secara nasional maupun internasional. Selain itu pembaruan ini juga mempertimbangkan kondisi dan keberadaan LPK secara nasional serta kemampuannya untuk menerapkan dalam manajemen LPK. Pertanyaanya sekarang, bagaimana cara mengisi borang-borang akreditasi. ?

Sekaiatan dengan pertanyaan inilah sebelum memulai kegiatan akreditasi Lemabaga Pelatihan Kerja (LPK) tahun 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar bersama Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK) Sumbar mengadakan Bimtek Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja terhadap pimpinan LPKS yang ada di Sumatera Barat.

Semenjak tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2015 dari 320 buah Lembaga Pelatihan Kerja yang ada dan diberi izin oleh Kabupaten dan Kota di Sumbar 107 diantaranya telah terakreditasi program pelatihan keyanya, dengan arti kata sudah dapat melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi setara dengan BLK Pemerintah.